Rapor merah Hatta 5 tahun jadi Menko Perekonomian

Beberapa hari yang lalu, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa resmi mengundurkan diri sebagai menko perekonomian. Alas an yang diambil dirinya untuk mengundurkan diri adalah karena ingin focus berkampanye dengan menjadi cawapres Prabowo Subianto. “Sebagai menteri yang masih aktif harus melapor. Sebagai pejabat negara yang mengikuti proses pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden harus mengundurkan diri,” kata Hatta Rajasa.

Hatta, yang sudah lima tahun ini membantu Presiden SBY menjalankan roda pemerintahan sebagai menko perekonomian, menyatakan SBY telah memberi izin pada dirinya untuk mundur dan mengikuti Pilpres 2014.

Selama menjadi menko, Hatta tentu tak hanya mencatat kesuksesan, namun, juga kegagalan dalam menjalani tugasnya. Tak sedikit program pemerintah yang bertujuan untuk kemajuan bangsa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat jalan di tempat.

Apa saja ‘rapor merah’ Hatta selama menjadi menko perekonomian?

1. Koordinasi antar kementerian lemah

Direktur Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menilai, selama ini Hatta belum berhasil menjadi menteri koordinator. Dalam penilaiannya, koordinasi antar kementerian bidang ekonomi masih sangat lemah selama berada di bawah komando Hatta.

“Seharusnya kan Menko Perekonomian itu sentral (pusat). Selama ini koordinasi sangat lemah. Kementerian ekonomi jalan sendiri sendiri. Misalnya BTN-Mandiri jalan sendiri sendiri,” ucap Enny.

Dia punya contoh lain lemahnya koordinasi menteri-menteri ekonomi di bawah komando Hatta. Sebut saja kementerian perdagangan dan kementerian pertanian, ataupun kementerian perdagangan dengan kementerian perindustrian yang tak kompak menyikapi beberapa persoalan ekonomi.

“Sebenarnya kan ini tanggung jawab Menko. Walaupun dia bukan kementerian teknis, tapi koordinasi sangat lemah menko ini,” tegasnya.

2. Proyek MP3EI belum berjalan baik

Enny juga menyebut Hatta belum berhasil menjalankan megaproyek andalannya yakni Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia atau MP3EI yang selama ini dibangga-banggakan. Masih banyak kendala dari kementerian terkait maupun dari Pemda yang tidak terselesaikan.

“Program MP3EI itu banyak delay karena koordinasi kementerian terkait dan Pemda sangat kurang. Pak Hatta Belum berhasil jadi menko masih banyak koordinasi sektoral ego berjalan sendiri-sendiri,” tuturnya.

3.Renegoisasi kontrak tambang mangkrak

Hatta dinilai menyisakan pekerjaan rumah terkait renegosiasi kontrak karya seperti dengan Freeport dan Newmont serta perusahaan tambang lainnya. 

“Sampai hari ini batas waktu renegosiasi itu sudah melampaui jadwal,” kata Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Pertambangan Bisman Baktiar.

Dia mengatakan harusnya renegosiasi kontrak harus diselesaikan 2010 lalu karena undang-undangnya sudah ada sejak 2009. “Sampai hari ini, kita tidak tahu sampai mana renegosiasi walaupun ada item yang sudah di acc, ada perusahaan yang sudah ok. Tapi semuanya tidak pernah dideclear,” katanya.

Hatta harus mengungkapkan pada publik mana perusahaan yang sudah mau dan mana yang tidak mau, pada item apa saja yang menjadi keberatan. “Ini salah satu PRnya, karena Pak Hatta yang paling bertanggungjawab mengawal proses renegosiasi,” katanya.

4. Program pengendalian BBM tidak jelas

Stabilitas perekonomian nasional masih berada di bawah bayang-bayang ancaman membengkaknya anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Tingginya konsumsi BBM bersubsidi berkorelasi dengan anggaran subsidi dan mengancam kesehatan fiskal negara.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Hatta Rajasa berjanji memfokuskan diri pada penyehatan defisit fiskal yang tidak boleh melebihi angka 3 persen. Konsumsi BBM bersubsidi tidak boleh melebihi kuota yang telah ditentukan dalam APBN.

“48 juta kilo liter dijaga, jangan dibiarkan melebihi itu. Mana itu RFID, ngomong doang, capek kita. Pengendalian mana pengendalian,” ucap Hatta.

Hatta mengklaim pemerintah terus menekan anggaran agar defisit tidak melebihi 3 persen. Pelbagai cara dilakukan, mulai dari pemotongan anggaran perjalanan dinas sampai penundaan belanja barang pemerintahan.

“Menentukan kenaikan BBM itu kita. Kita harus manage dengan baik antara BBM subsidi dan defisit. Efisiensi sudah dari dulu kita katakan dan dilakukan,” tegasnya.

5. Penyimpangan penyaluran raskin masih terjadi

KPK menemukan adanya permasalahan di dalam program subsidi beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau dikenal dengan program beras miskin (raskin). Lembaga antikorupsi itu meminta pemerintah mendesain ulang program yang telah berjalan 15 tahun tersebut.

Contohnya, ada ketidaksesuaian data penerima raskin di BPS. Sesuai peraturan, data rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) menerima sebanyak 15 kg perbulan. Namun, fakta di lapangan, pendistribusian seringnya tidak tepat jumlah.

Kemudian, setiap bulan RTS-PM menebus beras raskin sebesar Rp 1.600/kg. Namun, lagi-lagi praktiknya di sejumlah daerah justru dijual dengan harga yang lebih mahal.

“Kajian dari raskin ini menemukan persoalan-persoalan. Misalnya desain program raskin tidak komprehensif. Program tidak efektif. Enggak sesuai dengan 6 T yakni Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Waktu, Tepat Harga dan Tepat Administrasi,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyepakati saran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar kebijakan beras miskin (raskin) diubah, supaya menutup potensi penyimpangan. Akan tetapi, menurutnya desain ulang itu tak perlu mengubah mekanisme secara radikal.

Selama ini, hasil evaluasi bersama lintas kementerian mengakui program yang dijalankan Badan Urusan Logistik (Bulog) itu kerap menyimpang, karena tak didapatkan warga yang berhak.

“Itu kan sebetulnya bukan salah programnya, tapi penyimpangan di dalam programnya, dari 500.000 kepala keluarga yang jadi target, memang dalam pelaksanaan penyaluran ada yang tidak tepat sasaran, mungkin seperti ada semestinya dia tidak dapat tapi dapat, ini perlu juga pembenahan,” kata Hatta.

Sumber:

http://www.merdeka.com/uang/rapor-merah-hatta-5-tahun-jadi-menko-perekonomian/penyimpangan-penyaluran-raskin-masih-terjadi.html

http://www.tempointeraktif.com/khusus/selusur/100.hari.sby.boediono/page18.php

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s