APBN di Tahun Politik

Selain pola lama, yaitu baru aktif jelang pertengahan tahun, pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2014 pun menemui tantangan lain. Di tengah suasana politik yang begitu kental, anggaran negara rawan dimasuki kepentingan politik tertentu.

Menurut Abdullah Dahlan, penggiat anti korupsi dari Indonesia Corruption Watch, pos belanja negara yang paling rawan dimanfaatkan untuk kepentingan politik adalah bantuan sosial (bansos). Tahun depan, pemerintah menganggarkan dana Rp 55,9 triliun untuk belanja bansos.

“Program dalam bansos kebanyakan bersifat populis, sehingga rawan dijadikan modal politik. Bansos bisa digunakan untuk membangun popularitas dan juga jadi modal kampanye, apalagi bagi menteri-menteri yang merupakan pejabat partai dan juga calon kandidat legislatif,” papar Abdullah.

Dalam ajang pemilihan kepala daerah, lanjut Abdullah, beberapa kali terlihat bahwa belanja bansos digunakan untuk modal pemenangan. Fenomena ini juga sangat mungkin terjadi dalam pemilu nasional.

UU Pemilu, tambah Abdullah, sudah menegaskan pelarangan penggunaan anggaran, fasilitas, dan aparatur negara untuk berkampanye. “Namun untuk soal bansos ini, mungkin perlu langkah yang agak ekstrem. Misalnya moratorium anggaran bansos saat Pemilu,” tegasnya.

Muhammad Yusuf, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), mengatakan pihaknya sudah lama mengusulkan pembatasan dana kampanye. Langkah ini diperlukan untuk meminimalkan potensi kebocoran anggaran negara untuk kepentingan politik. Sampai saat ini memang belum ada aturan yang membatasi besaran dana kampanye.

Kemudian, laporan keuangan dan penyetoran dana kampanye oleh calon legislator maupun partai politk juga belum juga dilakukan. Namun, menurut Yusuf, PPATK akan terus memantau aktivitas transaksi keuangan yang terkait dengan Pemilu.

Jelang Pemilu, demikian Yusuf, transaksi keuangan memang cenderung meningkat. Untuk menghindari pemanfaatan anggaran negara untuk berkampanye dan politik uang, dibutuhkan ketegasan dari pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu. “Kalau bisa dilakukan, saya yakin itu bisa dibenahi,” ujarnya.

Sumber:

Detik Finance

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s